Suparti Amir Salim. Peneliti Perumahan dan Permukiman. E-mail buparsalim(at)yahoo.com

Pengelolaan lingkungan hidup, bukan sekadar pengelolaan atas lingkungan, melainkan merupakan pengelolaan atas segala kegiatan manusia pada sebuah lingkungan. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam batas batas kendala dan potensi dari sistem lingkungan yang ada. Pengelolaan lingkungan ada dalam batas-batas kendala yang ada di lingkungan dengan mempertimbangkan sepenuhnya faktor-faktor ekologis yang ada.

Berdasarkan pemahaman itu, kerusakan lingkungan dilihat oleh PSLH-ITB sebagai masalah kemiskinan. Demikianlah, bagaimana kerusakan lingkungan dan kemiskinan yang ada di daerah aliran sungai (DAS) Citanduy dilihat. Masa itu, di PSLH-ITB sendiri terdapat Gugus Kerja (“Task Force”) Permukiman Desa, yang mempunyai misi untuk melakukan studi pengelolaan DAS, sebagai titik masuk untuk beroleh pendekatan yang lebih komprehensif. Gugus Kerja ini bekerja dengan tujuan mengidentifikasi masalah terkait dengan konservasi tanah dan air, untuk kemudian dikembangkan ke dalam berbagai program pembangunan berbasis komunitas.

“Proyek” pembangunan desa terpadu berlangsung cukup lama, melalui 3 periode kegitan. Tahun 1980-1982, merupakan perioda awal pengembangan proyek, yang dimulai dengan pencaharian lokasi dan pendekatan yang tepat. Lokasi kegiatan kemudian ditetapkan di Kampung Cigaru, Desa Buniseuri, Kecamatan Cipaku, dan Desa Sagalaherang, Kecamatan Panawangan; keduanya terletak di Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis dipilih antara lain karena alasan lokasi, adanya “personal contact”, karakter penduduk yang dinilai mampu berterus terang. Kampung Cigaru dipilih antara lain karena lokasi yang terisolir, berada dalam garis kemiskinan, relatif padat. Sedangkan Desa Sagalaherang dipilih, karena selain mempunyai beberapa kesamaan dengan kampung Cigaru, juga merupakan desa baru hasil pemekaran dan terletak dalam sub-das Citanduy (Cijolang Watershed) yang merupakan sumber air untuk irigasi Rawaonom di Kabupaten Dati II Ciamis dan Panulisan di Kabupaten Dati II Cilacap.

Masalah yang dicoba diatasi adalah bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan di lahan kering yang rawan erosi, dan sekaligus meningkatkan tingkat pendapatan masyarakatnya. Di Panawangan sebetulnya sudah ada proyek percontohan dari USAID mengenai strategi konservasi tanah dan air terpadu, yang sifatnya top down, dan ketua Bapemka Ciamisnya sendiri pada waktu itu, yaitu Pak Rachlan, menilai proyek ini telah banyak menimbulkan permasalahan. Ketua Bapemka kemudian memberi tantangan kepada PSLH-ITB untuk mengembangkan metoda terasering dan pertanian terpadu yang lebih efetif dan ekonomis, sebagai alternatif terhadap pendekatan yang dilakukan di Panawangan. Pak Rachlan sendiri, bersama dengan Pak Ading, yang masa itu adalah ketua DPRD Kab. Ciamis, kemudian menjadi tokoh tokoh penentu di belakang “keberhasilan” proyek ini. Bagaimana agama (Islam) memandang pembangunan dan lingkungan serta kewajiban umat, adalah hal hal yang selalu disampaikan oleh kedua tokoh Ciamis ini.

Dalam kegiatannya, PSLH-ITB mengadopsi pemikiran Ericht Jants (1972) tentang “Rational Human Action Model”. Dalam model ini, nilai dan norma lokal akan ikut menentukan maksud, tujuan dan sasaran program. Implementasi pendekatan ini tidaklah mudah. PSLH-ITB kemudian bekerjasama dengan berbagai instansi lain, a.l. Lembaga Pendidikan Non Formal, Lembaga Hortikultura, PSL-IPB, dan lain lain. Teknik Kartu Simulasi dari Lembaga Pendidikan Non Formal kemudian dicoba diterapkan, dan diskusi pertama dengan warga Cigaru dilakukan di mesjid setempat. Sementara pengetahuan yang sifatnya praktek, misalnya cara mencangkul dan membuat terasering dilakukan langsung di lapangan. Ini diberikan khususnya oleh Pak Herbagiandono dari Lembaga Hortikultura. Dan ini dilakukan dengan cara cara yang informal sifatnya: sambil memberi “contoh” dan ngobrol langsung dengan petani setempat yang kebetulan bekerja di ladang. Dalam hal ini tidak ada semacam mobilisasi masa petani untuk mengikuti pelatihan yang terjadwal. Kemudian terbentuklah Kelompok Terasering setempat.

Dalam waktu 4 bulan, lahan seluas 22 hektar berhasil dibuat teras, dan dalam waktu satu tahun hanya tersisa sekitar 30% area yang belum diteras, itu pun karena tanahnya dimiliki oleh orang luar. Namun kemudian warga Cigaru dapat membuat kesepakatan dengan pemilik tanah, sehingga seluruh tanah berhasil diteras. Menurut Pak Rachlan (Juni 2008), bila masih ada sekarang ini tanah yang belum diteras di Kabupaten Ciamis, maka itu menandakan tanah tersebut milik perkebunan, atau tanah yang dikuasai secara luas oleh perorangan yang bukan warga setempat. Pemilikan lahan di Cigaru pada awal tahun 1980 adalah 2-3 kk untuk setiap 2 hektar. Padahal untuk perdesaan dengan tingkat teknologi yang masih rendah seperti Kampung Cigaru, luas tanah minimum yang harus dimiliki adalah 2 hektar per KK.

Setelah terasering berhasil dilakukan, tahun tahun selanjutnya (1982-1985) lebih merupakan perluasan kegiatan. Keterlibatan warga tidak hanya saja dalam lingkup kelompok terasering, melainkan juga lingkup RT/RW. Ini dirasakan perlu karena keanggotaan kelompok terasering mungkin lintas area RT/RW. Dalam lingkup komunitas tempat ini maka dilakukan berbagai kegiatan yang sifatnya meningkatkan kualitas lingkungan perumahan, seperti perbaikan rumah, pemanfaatan kebun pekarangan, sanitasi, penyediaan air yang lebih bersih, perbaikan jalan, dan penggunaan tungku yang lebih baik. Kegiatan tersebut antara lain juga dengan memanfaatkan proyek pembangunan yang ada, seperti misalnya proyek perbaikan rumah. PSLH-ITB bertindak sebagai lembaga perantara yang mencoba mencari dan “memasukkan” berbagai peluang dari luar yang sesuai untuk pengembangan kegiatan di Cigaru.

Untuk pengembangan kegiatan ekonomi, kemudian di Cigaru dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pada masa itu, secara formal hanya diperkenankan satu koperasi di tingkat desa yaitu KUD (Koperasi Usaha Desa), yang pendiriannya cenderung bersifat top down. KUBE bersama dengan Kelompok Terasering antara lain membahas bagaimana Bantuan Presiden, yaitu 350 ekor domba, dapat menjadi bagian dari perbaikan lingkungan, kesehatan dan peningkatan pendapatan. Domba itu sendiri dibagikan kepada warga dan menjadi milik masing masing. Bantuan itu diperolah melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup pada akhir tahun 1982. Melalui peternakan domba ini, inisiatif warga semakin tumbuh.

Kesuksesan Cigaru dalam pembangunan desa terpadu, pengelolaan DAS, terasering dan pertanian terpadu menarik minat komunitas sekitar untuk belajar tentang kegiatan itu ke Cigaru, dan menerapkan model pembangunan Cigaru di kampungnya masing masing. Dalam waktu 4 tahun sejak awal kegiatan di Cigaru, pengalaman pembangunan desa terpadu telah menyebar ke 29 desa dan 40 kampung. Warga setempat yang kemudian menjadi “ahli” dalam praktek kegiatan ini, ikut aktif menyebarkan pengetahuannya ke desa desa tetangga yang memerlukannya. Diperkirakan kegiatan terasering dan pertanian terpadu yang dimulai dari lahan seluas 0,5 hektar, dalam waktu yang relatif singkat dapat mencapai sekitar 3 sampai 4 ribu hektar. Dan 28 KUBE sudeh berdiri. Sedangkan dari perhitungan biaya keseluruhan yang dikeluarkan, dapat diperkirakan bahwa ongkos per hektar untuk semua kegiatan yang sudah berlangsung sekitar Rp 2.750,- per hektar. Ongkos ini relatif sangat murah dibanding dengan pengalaman dan manfaat atau benefit yang diperoleh warga setempat.

Pada tahun 1985 pertanian lahan kering di Cigaru sudah banyak yang beralih ke pesawahan. Peralihan ini ditopang oleh terasering, dan rehabilitasi dari sistem irigasi tertier, yang selama itu hanya berfungsi jika ada tamu penting berkunjung ke desa. Peralihan ini sepenuhnya merupakan inisiatif dan beban ongkos warga setempat yang memilih berubah. Diduga pilihan ini disebabkan oleh kesulitan memasarkan produk hasil tanah lahan kering, dan mungkin karena petani sawah mempunyai status sosial yang lebih tinggi. Selain beralih ke pesawahan, lingkungan permukimannya pun menjadi lebih bersih, hampir semua rumah menjadi permanen. Dan meskipun migrasi keluar masih tetap tinggi, tetapi pendapatan dari merantau ini tidak lagi untuk sekedar bertahan hidup, melainkan untuk memperbaiki dan mempercantik rumahnya.

Pada awal tahun 1984 subsidi pembiayaan dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup berakhir. Kegiatan Ciamis pun memang tak dapat bergantung seterusnya ke PSLH-ITB. Oleh karena itu PSLH-ITB mengajak beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, antara lain Yayasan Mandiri untuk pengem-bangan teknologi tepat guna, dan Lembaga Studi Pembangunan (LSP) untuk pengembangan koperasi Dan untuk menjaga kelangsungan kegiatan dibentuk Yayasan Bina Lingkungan Hidup (YLBH), yang diketuai oleh Pak Ading. YLBH bertujuan untuk melanjutkan kegiatan yang sudah dimulai oleh PSLH-ITB, dan berfungsi sebagai unit jasa teknik, informasi dan pengelolaan untuk kelompok kelompok yang memerlukan yang berada di wilayah kerja YBLH. Untuk kegiatannya, YBLH antara lain mendapat dana hibah dari Canadian University Service Organization (CUSO), dan melalui LSP diperoleh hibah dari Keduataan Besar Swiss. Namun YBLH ternyata tidak dapat mempertahankan eksistensinya.

Suparti - Ciamis (1)

Kampung Cigaru dalam Masa Pembangunan, 1980-an (Sumber Dokumentasi PSLH-ITB)

Suparti - Ciamis (2)

Kampung Cigaru, Juni 2008 (Sumber: penulis)

Kesuksesan di Cigaru tidak dijumpai di desa Mekarsari. Warga desa ini relatif lebih kaya dari warga Cigaru, kurang menunjukan minat, dan tokoh formalnya lebih bersifat birokratif. KUBE juga dinilai tidak berhasil. Sebelum tahun 1990 pun sudah banyak yang menghentikan kegiatannya. Salah satu penyebabnya adalah adanya sistem KUD, sehingga KUBE tidak akan mendapat pengakuan formal sebagai koperasi dan juga tidak akan mendapat bantuan dari Pemerintah. Sikap Warga Cigaru yang kemudian cenderung berbicara langsung dan vokal, di kalangan masyarakat menjadi populer, tetapi tidak populer untuk pimpinan lokal.

Menurut Pak Rachlan (Juni 2008), yang terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan desa terpadu ini, keberhasilan nyata dari proyek ini dapat diukur dari perubahan angka debit air, yang tadinya mampunyai perbedaan sangat menyolok antara musim penghujan dan musim kemarau (sekitar 1.800:1), kini perbedaannya sudah relatif seimbang (sekitar 4:1). Pengetahuan tentang terasering, dan bagaimana harus memperlakukan air hujan –yaitu perlu adanya saluran drainase- sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat setempat. Pengetahuan ini menyebar dari Cigaru ke berbagai tempat lain di Kabupaten Ciamis, bahkan sampai ke daerah tetangga Ciamis, juga dari generasi ke generasi. Pak Rachlan menegaskan bahwa kondisi ini dicapai relatif tanpa bantuan dana dari Pemerintah.

 

Comments are closed.