ANGGARAN DASAR
IKATAN PENELITI LINGKUNGAN BINAAN INDONESIA
(IPLBI)

Download: Anggaran Dasar IPLBI (PDF)

PEMBUKAAN

Disadari bahwa permasalahan lingkungan binaan akan dapat dipahami dan dicarikan solusinya dengan cepat dan tepat, jika pengembangan, akumulasi dan penyebaran pengetahuan tentang lingkungan binaan dikerjakan secara kolektif, kolaboratif, multi-perspektif dan sinergis. Agar hal itu dapat terwujud, diperlukan wadah bagi para peneliti lingkungan binaan untuk berkomunikasi, berinteraksi dan mempublikasikan kegiatan, pemikiran dan temuan penelitian, serta kegiatan lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dilandasi visi untuk mewujudkan organisasi yang dapat memberikan kontribusi dan akselerasi dalam penciptaan lingkungan binaan yang adil, manusiawi, produktif dan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia, disimpulkan bahwa di Indonesia dibutuhkan asosiasi peneliti lingkungan binaan.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Organisasi ini bernama IKATAN PENELITI LINGKUNGAN BINAAN INDONESIA atau disingkat dengan IPLBI, dideklarasikan pendiriannya untuk pertama kali pada tanggal 17 Maret 2011, berkedudukan di Kota Bandung, dengan cakupan wilayah kegiatan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB II
STATUS DAN ASAS ORGANISASI

Bagian Ke-satu
Status

Pasal 2
(1) IPLBI merupakan perkumpulan yang bersifat independen, berskala nasional, beranggotakan para peneliti bidang keilmuan terkait lingkungan binaan yang berasal dari perguruan tinggi, institusi pemerintah atau lembaga penelitian lainnya.
(2) IPLBI tidak berafiliasi dan tidak bersifat subordinat atau membawa nama perguruan tinggi, institusi pemerintah atau lembaga penelitian lainnya, tetapi dapat bekerja-sama dengan institusi-institusi tersebut dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

Bagian Ke-dua
Asas

Pasal 3
Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia berasaskan Pancasila.

BAB III
VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Ke-satu
Visi

Pasal 4
Visi organisasi IPLBI adalah menjadi organisasi yang dapat memberikan kontribusi dan berperan sebagai pemercepat perwujudan lingkungan binaan di Indonesia yang lebih manusiawi, adil, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Ke-dua
Misi

Pasal 5
Untuk mewujudkan visi organisasi, IPLBI melaksanakan misi:

Pengembangan wadah komunikasi dan interaksi antar anggota organisasi, serta antara organisasi dengan organisasi terkait lainnya.
Pengembangan pengetahuan dalam bidang keilmuan lingkungan binaan.
Akumulasi pengetahuan lingkungan binaan secara kolektif, kolaboratif, multi-perspektif dan sinergis.
Penyebaran pengetahuan lingkungan binaan secara efektif, untuk mempercepat perwujudan lingkungan binaan yang manusiawi, adil, produktif dan berkelanjutan.
Pelaksanaan kegiatan lainnya yang relevan, dengan memperhatikan kapasitas internal organisasi dan lingkungan strategis, serta visi organisasi yang hendak diwujudkan.
Bagian Ke-tiga
Maksud

Pasal 6
Pendirian IPLBI dimaksudkan untuk menjadi organisasi yang mewadahi kiprah dan peran peneliti lingkungan binaan untuk percepatan perwujudan lingkungan binaan di Indonesia yang lebih manusiawi, adil, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Ke-empat
Tujuan

Pasal 7
Tujuan IPLBI adalah :

Mewujudkan wadah komunikasi dan interaksi yang efektif antar peneliti lingkungan binaan, dan interaksi dengan organisasi terkait lainnya dalam kegiatan pengembangan, akumulasi, dan penyebaran pengetahuan lingkungan binaan di Indonesia.
Mengembangkan pengetahuan lingkungan binaan secara intensif dan efisien
Memfasilitasi akumulasi pengetahuan lingkungan binaan secara kolektif, kolaboratif, multi-perseptif dan sinergis, sehingga pemahaman dan pencarian solusi permasalahan lingkungan binaan dapat dilaksanakan dengan tepat dan cepat.
Menyebarkan pengetahuan lingkungan binaan secara efektif dan efisien, untuk mendorong percepatan perwujudan lingkungan binaan yang manusiawi, adil, produktif dan berkelanjutan.

BAB IV
KEGIATAN DAN CAKUPAN BIDANG KEILMUAN

Bagian Ke-satu
Kegiatan

Pasal 8
(1) Untuk mewujudkan visi, misi, maksud dan tujuan IPLBI dilakukan kegiatan pokok sebagai berikut:

Pembentukan dan pengelolaan wadah komunikasi dan interaksi anggota.
Kerjasama penelitian dan pemanfaatan penelitian dalam pembangunan.
Pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, lokakarya, diskusi dan bentuk pertemuan ilmiah lainnya.
Publikasi dan penerbitan jurnal hasil penelitian.
Pemberian penghargaan kepada anggota kehormatan.
Pengabdian masyarakat.
Administrasi sekretariat organisasi.
Rapat Umum Anggota, rapat pengurus, rapat kerja dan rapat lainnya.
(2) Kegiatan pokok adalah kegiatan yang harus ada dalam dalam setiap program pada setiap periode kepengurusan.

Bagian Ke-dua
Cakupan Bidang Keilmuan

Pasal 9
(1) Pada saat didirikan, IPLBI menampung para peneliti dari bidang keilmuan Arsitektur, Arsitektur Lansekap, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan yang terkait lingkungan binaan, yang penetapan detailnya dinyatakan pada Anggaran Rumah Tangga.
(2) Penambahan bidang keilmuan sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui Rapat Umum Anggota yang penetapannya dinyatakan pada perubahan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRINYA IPLBI

Pasal 10
IPLBI didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, selama visi, misi, maksud, dan tujuan IPLBI masih sesuai dengan kondisi lingkungan binaan di Indonesia dan selama anggota IPLBI tidak melakukan pembubaran IPLBI sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang sah.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Bagian Ke-satu
Jenis Keanggotaan

Pasal 11
Anggota organisasi IPLBI terdiri dari :

Anggota biasa.
Anggota kehormatan.
Bagian Ke-dua
Persyaratan, Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 12
Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan, hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
PENGORGANISASIAN

Bagian Ke-satu
Rapat Umum Anggota IPLBI
Paragraf Ke-satu
Batasan Rapat Umum Anggota

Pasal 13
Rapat Umum Anggota IPLBI adalah forum tertinggi dalam IPLBI, yang diadakan minimal satu tahun sekali.

Paragraf Ke-dua
Fungsi RUA IPLBI

Pasal 14
Fungsi Rapat Umum Anggota IPLBI antara lain adalah:

Pemilihan dan penetapan Ketua Badan Pengawas dan Ketua Badan Pengurus.
Penetapan Garis Besar Program Kerja yang merupakan acuan bagi Badan Pengurus.
Penetapan agenda strategis organisasi lainnya.
Penyampaian pertanggung-jawaban dan pengesahan laporan keuangan tahunan Badan Pengurus.
Permintaan pertanggung-jawaban Badan Pengurus, jika ditengarai melakukan pelanggaran Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga IPLBI maupun ketentuan perundangan yang berlaku
Pembubaran organisasi IPLBI dan penggunaan sisa hasil likuidasi.
Peleburan dan penggabungan IPLBI.
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Paragraf Ke-tiga
Jenis Rapat Umum Anggota (RUA) IPLBI

Pasal 15
(1) RUA IPLBI terdiri dari:

RUA Tahunan
RUA Luar Biasa
(2) RUA Tahunan adalah RUA yang diselenggarakan pada tiap tahun untuk tujuan penyampaian pertanggungjawaban keuangan Badan Pengurus, pengesahan atau penolakannya, atau dapat digunakan untuk tujuan penetapan agenda strategis organisasi yang belum masuk dalam Garis Besar Program Kerja Badan Pengurus
(3) Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah RUA yang diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan IPLBI untuk pelaksanaan fungsi RUA sebagai berikut:

Pembubaran IPLBI dan penggunaan sisa hasil likuidasi IPLBI, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XII tentang Pembubaran dan penggunaan sisa hasil likuidasi IPLBI.
Peleburan dan penggabungan organisasi.
Perubahan Anggaran Dasar.
Perubahan Anggaran Rumah Tangga.
Permintaan pertanggung-jawaban Badan Pengurus atas dugaan penyimpangan, apabila ditengarai Badan Pengurus melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Anggaran Dasar/ART IPLBI atau ketentuan perundangan yang berlaku.
Pembentukan Kepengurusan baru.
(4) Apabila dianggap perlu dan memenuhi persyaratannya, RUA Tahunan dan RUA Luar Biasa dapat diadakan pada waktu dan tempat yang sama.

Paragraf Ke-lima
Persyaratan, Mekanisme dan Tata Tertib

Pasal 16
Persyaratan, mekanisme dan tata-tertib dalam Rapat Umum Anggota ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ke-dua
Struktur Organisasi

Pasal 17
Struktur organisasi IPLBI terdiri atas :

Dewan Pendiri.
Badan Pengawas.
Badan Pengurus.
Bagian Ke-tiga
Dewan Pendiri

Pasal 18
(1) Dewan Pendiri adalah semua orang yang dapat menjadi anggota IPLBI dan turut serta menandatangani deklarasi pendirian IPLBI.
(2) Hak Dewan Pendiri adalah memiliki hak veto dalam keputusan pembubaran organisasi sebelum diputuskan dalam Rapat Umum Anggota IPLBI.
(3) Kewajiban Dewan Pendiri adalah mengadakan rapat dewan pendiri untuk memutuskan veto atas usulan pembubaran organisasi IPLBI.
(4) Ketua Dewan Pendiri maupun keputusan veto Dewan Pendiri untuk Pembubaran organisasi IPLBI, ditetapkan oleh anggota Dewan Pendiri dalam Rapat Dewan Pendiri yang memenuhi Kuorum.
(5) Kuorum Rapat Dewan Pendiri untuk keputusan veto tercapai apabila Rapat Dewan Pendiri dihadiri oleh lebih dari tiga perempat (3/4(6) Kuorum Rapat Dewan Pendiri untuk pemilihan Ketua Dewan Pendiri tercapai apabila Rapat Dewan Pendiri dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2

Bagian Ke-empat
Badan Pengawas

Pasal 19
(1) Badan Pengawas terdiri dari anggota IPLBI yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan IPLBI, memiliki kompetensi dalam pengawasan dan bersedia mengawasi pelaksanaan tugas Badan Pengurus.
(2) Keanggotaan Badan Pengawas ditetapkan melalui Rapat Umum Anggota IPLBI, untuk periode tiga tahun.
(3) Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua Badan Pengawas yang dipilih di antara anggota Badan Pengawas terpilih.
(4) Fungsi Badan Pengawas adalah memberikan masukan, arahan dan pengawasan kepada Badan Pengurus baik diminta maupun tidak agar Badan Pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Badan Pengurus

Pasal 20
(1) IPLBI dikelola oleh suatu Badan Pengurus yang ketuanya dipilih dan ditetapkan melalui Rapat Umum Anggota IPLBI untuk kurun waktu tiga tahun.
(2) Badan Pengurus dibentuk oleh Ketua Badan Pengurus sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan kondisi internal dan lingkungan strategis.
(3) Susunan Badan Pengurus, tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban Badan Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
SUMBER DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN

Pasal 21
Kekayaan IPLBI bersumber dari :

Dana yang dihimpun dari anggota IPLBI.
Dana-dana yang terhimpun dari sumbangan dari berbagai kalangan masyarakat.
Penghasilan dari kegiatan usaha IPLBI.
Bantuan dari lembaga dan/atau badan lain, baik dari dalam ataupun luar negeri yang halal, sah dan tidak mengikat.
Pasal 22
Segala kekayaan IPLBI, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak serta kekayaan tak berwujud lainnya, dikelola oleh dan menjadi tanggung jawab Badan Pengurus dan dilaporkan secara terbuka dan akuntabel oleh Badan Pengurus kepada anggota secara periodik.

Pasal 23
Tindakan dalam pengelolaan aset IPLBI oleh Badan Pengurus wajib mendapatkan persetujuan dari RUA IPLBI dan dinyatakan dalam berita acara keputusan RUA, dalam beberapa hal berikut:

Yang mengikat IPLBI sebagai penjamin utang.
Mengalihkan kekayaan IPLBI.
Menjadikan jaminan utang kekayaan IPLBI.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 24
(1) Keuangan IPLBI dikelola oleh Badan Pengurus dan disimpan dalam Kas Lembaga IPLBI dan/atau Bank yang diatur dan dipertanggung-jawabkan oleh Bendahara pada Rapat Badan Pengurus.
(2) Keuangan dan kekayaan IPLBI dibukukan sesuai dengan standar akuntasi keuangan Indonesia.
(3) Laporan kegiatan dan keuangan tahunan harus disahkan oleh Rapat Umum Anggota IPLBI dan dengan pengesahan itu berarti pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Badan Pengurus terhadap segala kegiatan dan pengelolaan IPLBI, untuk periode tahun yang dipertanggung-jawabkan.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25
(1) Perubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh lebih dari dua-pertiga (2/3 (2) Ketentuan Kuorum RUA Luar Biasa untuk perubahan Anggaran Dasar adalah lebih dari dua-pertiga (2/3 (3) Ketentuan tambahan dan mekanisme Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk perubahan Anggaran Dasar, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26
Perubahan Anggaran Dasar setelah keputusan RUA Luar Biasa untuk Perubahan Anggaran Dasar, akan ditindaklanjuti dengan perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris IPLBI.

Pasal 27
Persyaratan, mekanisme dan tata tertib RUA Luar Biasa untuk perubahan Anggaran Dasar IPLBI, ditetapkan dalam ART IPLBI.

BAB XI
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28
(1) Badan Pengurus membuat dan menyusun rancangan Anggaran Rumah Tangga maupun perubahannya dan peraturan-peraturan lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar IPLBI.
(2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar IPLBI, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengan merujuk kepada Anggaran Dasar dengan tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.
(3) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa
(4) Perubahan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh lebih dari setengah (1/2 (5) Ketentuan Kuorum RUA Luar Biasa untuk perubahan Anggaran Rumah Tangga adalah lebih dari setengah (1/2 (6) Ketentuan tambahan dan mekanisme Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk perubahan Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
PEMBUBARAN DAN PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI IPLBI

Pasal 29
(1) IPLBI hanya dapat dibubarkan bila disepakati oleh lebih dari tiga-perempat (3/4 (2) Ketentuan Kuorum RUA Luar Biasa untuk pembubaran dan penggunaan sisa hasil likuidasi adalah lebih dari tiga-perempat (3/4 (3) Ketentuan tambahan dan mekanisme Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk pembubaran dan penggunaan sisa hasil likuidasi, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30
Pembubaran IPLBI dilakukan dalam RUA Luar Biasa IPLBI dan diikuiti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 31
(1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan
(2) Segala hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur akan ditentukan dalam Anggaran Dasar Perubahan atau dalam Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya, maupun dalam Peraturan IPLBI lainnya.
(3) Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 17, 18 dan 19 di atas terkait pemilihan Ketua Dewan Pendiri, Ketua Badan Pengawas dan Ketua Badan Pengurus, untuk pertama kalinya Ketua Dewan Pendiri, Ketua Badan Pengawas, dan Ketua Badan Pengurus ditetapkan sebagai berikut:

Ketua Dewan Pendiri: Benedict Kombaitan, Prof. Dr.
Ketua Badan Pengawas: Muhammad Faqih, Ph.D
Ketua Badan Pengurus: Hanson E. Kusuma, Dr.Eng.

Ditetapkan di Bandung, pada hari Jumat, tanggal 28 bulan Oktober tahun 2011.