Pasar sebagai Jejaring

by

Agus S. Ekomadyo, Peneliti Pasar Rakyat di Indonesia

Artikel untuk Pengantar Buku : “Membangun Provinsi  Melalui Pusat Distribusi Latar Belakang, Perdebatan, dan Pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Jawa Barat tentang  Pusat Distribusi Provinsi“, karangan H. Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.

Pada hari Rabu, 22 Januari 2020, saya diundang sebagai narasumber dalam Forum Dengar Pendapat Publik pada lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang membahas Pasar Pusat Distribusi. Ada cita-cita agar Provinsi Jawa Barat untuk mempunyai suatu lembaga atau fasilitas yang dikelola pemerintah daerah yang mampu mengendalikan distribusi komoditas ke pasar-pasar rakyat dengan pasokan yang stabil dan harga yang terkendali. Yang menarik bagi saya saat itu adalah ketika beberapa anggota dewan mencatat, saat saya menjelaskan ada 5 tingkat pengertian pasar: sebagai tempat, sebagai pangsa, sebagai mekanisme, sebagai struktur, dan sebagai jejaring. Ini mengingatkan ketika masa–masa saya mencatat petuah guru-guru saya di masa lalu, karena pada masa kini mahasiswa jarang sekali mencatat ucapan dosennya karena semua sudah tersaji dalam materi Powerpoint. Namun berbeda dengan ruang kelas, “proses belajar” dalam ruang dewan penuh perdebatan dengan intensi emosional. Memang inilah menariknya suasana pengambilan keputusan politis, sangat dinamis, seperti diungkapkan oleh kang Faizal sebagai pimpinan sidang saat itu.

Maka ketika kang Faizal meminta tulisan pengantar untuk buku beliau yang bercerita bagaimana proses penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut, kesempatan ini akan saya pergunakan untuk menuliskan kembali pengertian pasar sebagai jejaring yang sempat saya sampaikan dalam forum dengar pendapat tersebut. Pengertian tentang pasar memang berkembang dari masa ke masa. Awalnya pasar dipahami sebagai tempat, yaitu tempat terjadinya pertukaran barang dan jasa (Tangires, 2008). Namun kemudian pengertian pasar berkembang sebagai pangsa pasar seperti yang menjadi perhatian pemasaran; sebagai  mekanisme yang memperhatikan proses jual beli apakah langsung, berjangka, atau digital; dan sebagai struktur yang melihat pada dominasi pelaku tertentu (Sabianti, 2012). Pengertian terbaru adalah pasar sebagai sebuah sistem, yaitu seperangkat kerja yang terkoordinasi tanpa adanya koordinator (Lindblom, 2001).

Pengertian pasar sebagai sistem ini dekat dengan kajian dari Teori Jaringan-Aktor (Actor-Network Theory/ ANT) yang melihat pasar sebagai suatu jejaring (Sabianti, 2012). Salah satu kontribusi penting Teori Jaringan-Aktor adalah adanya landasan ontologis bagaimana relasi antara sains dan teknologi dengan masyarakat. Pada dasarnya, Teori Jaringan-Aktor memfokuskan diri dalam melihat suatu fenomena sosial yang sarat dengan objek-objek teknis, dengan konsekuensi bahwa relasi antara aktor manusia dan aktor non-manusia, bisa berupa objek-objek teknis atau serangkaian teks atau gagasan, dilihat secara mutual (Yuliar, 2009). Maka, dalam mempelajari pasar, Teori Jaringan-Aktor melihat pasar sebagai jejaring (market network) yang melibatkan banyak aktor, baik aktor manusia maupun seperangkat objek-objek teknis sebagai aktor non-manusia, dan melihat bagaimana peran “market devices” (alat-alat pasar) diciptakan oleh para pelaku pasar dalam jejaring tersebut (Callon, 1998, Callon, dkk., 2007).

Dalam perspektif pasar sebagai jejaring, maka gagasan untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Pusat Distribusi adalah upaya untuk membuat “market devices” dalam jejaring produksi dan konsumsi  di wilayah Jawa Barat. Dan proses pembentukan lintasan-lintasan baru dalam jejaring produksi dan konsumsi merupakan suatu pekerjaan yang rumit dan akan melibatkan banyak kontroversi. Namun demikian, Teori Jejaring-Aktor memang  lahir untuk mengurai kontroversi (Latour, 2005) termasuk memetakan kontroversi dalam lingkungan binaan (Yaneva, 2016).

Namun demikian, ada kontroversi lain, yaitu relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Di satu sisi, pengetahuan membentuk relasi-relasi kekuasaan (Foucault, 1969). Namun di sisi lain, banyak ilmuwan yang dianggap terlalu berpihak pada kekuasaan tertentu (Arif, 2020), sehingga beberapa ilmuwan memilih “jalan ketiga” dalam relasinya terhadap kekuasaan (Kuntiasih, 2020). Ketika kang Faizal mencoba membuat buku, menuliskan proses suatu pengambilan keputusan politik dan memberitahukannya ke publik, maka upaya ini bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi menarik bagaimana mengurai relasi antara ilmu pengetahuan dengan politik: di satu sisi ilmu pengetahuan bisa memandu proses politik yang baik, namun di sisi lain proses politik yang diurai dengan baik juga menjadi sumber untuk ilmu pengetahuan. Di sini, politik perlu dipahami secara lebih filosofis, bukan sekadar kegiatan para politisi, atau upaya untuk memperjuangkan kepentingan tertentu, tetapi  sebagai  ”progressive composition of the good common world”: upaya mengkomposisikan berbagai “dunia” untuk mencapai “dunia bersama” yang baik (Latour, 2004, Ekomadyo, 2020).

Diharapkan, buku ini bisa membuka lebih banyak kemungkinan kontribusi ilmu pengetahuan, terutama sains dan teknologi, dalam pengambilan keputusan di wilayah publik di Indonesia. Ada beberapa tingkat peran dari teknologi dalam relasinya dengan manusia, mulai dari interferensi, komposisi, pelipatan ruang dan waktu, dan yang paling tinggi adalah ketika teknologi menjadi delegasi dari kehendak manusia (Latour, 1999). Maka demikian, cita-cita untuk membuat suatu pasar pusat distribusi akan berhasil jika institusi atau fasilitas ini, juga aneka perangkat hukumnya seperti peraturan daerah, merupakan delegasi dari kehendak para pelaku pasar di Jawa Barat. Dan ini akan memerlukan proses yang sangat panjang, dialog yang intensif, kalkulasi-kalkulasi yang matang, yang menguji bagaimana upaya ini merupakan “progressive composition of the good common world”.

Referensi

  1. Arif, A. (2020). Ilmuwan dan Kekuasaan. Artikel dalam harian Kompas, 13 Mei 2020. https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/05/13/ilmuwan-dan-kekuasaan/
  2. Callon M. (1998). ‘Actor-Network Theory – The Market Test’. Law, J and Hassard, J. (ed) (1995). Actor Network Theory and After. Oxford: Blackwell.
  3. Callon, M., Muniesa, F, dan Milo, Y. (ed). (2007). Market Devices. Malden, MA: Blackwell Publishing.
  4. Ekomadyo, A.S. (2020). How to Bring the Science into Democratic Pandemic Policies Pembacaan Pemikiran Bruno Latour untuk Membawa Sains dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia. Disampaikan dalam Webinar Kajian Siaga Wabah (Kiswah). YPM Salman ITB, Jumat, 12 Juni 2020,
  5. Foucault, M. (1969). The Archaeology of Knowledge. Trans. A. M. Sheridan Smith. London and New York: Routledge.
  6. Kuntiasih, R. (2020). Cornelis Lay, Intelektual Jalan Ketiga. Artikel dalam harian Kompas, 9 Agustus 2020. https://kompas.id/baca/polhuk/2020/08/09/cornelis-lay-intelektual-jalan-ketiga/
  7. Latour, B., (1999). A collective of humans and nonhumans: following Daedalus’ labyrinth. Dalam Latour B. (1999). Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
  8. Latour, B., (1999). Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
  9. Latour, B. (2004). Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy. Cambridge: Harvard University Press.
  10. Latour, B (2005). Reassembling the Social: an Introduction to Actor-Network Theory. New York: Oxford University Press.
  11. Law, J., and Hassard, J. (ed) (1995). Actor Network Theory and After. Oxford: Blackwell.
  12. Lindblom, C. E. (2001). The Market System: What It Is, How It Works, and What To Make of It. New Haven: Yale University Press.
  13. Sabianti, D.S. (2012). Pasar Bahan Bakar Nabati (BBN) Nyamplung di Jawa Tengah dalam Perspektif Teori Jaringan–Aktor. Tesis. Program Magister Studi Pembangunan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung
  14. Tangires, H. (2008). Public Markets. New York: Library of Congress and W.W. Norton Company Inc.
  15. Yaneva, A. (2016). Mapping Controversies in Architecture. London: Routledge
  16. Yuliar, S. (2009). Tata Kelola Teknologi: Perpektif Jaringan-Aktor. Bandung: Penerbit ITB