Potensi Wisata Sejarah di Jakarta Pusat yang ‘Tersembunyi’

by

Ary Sulistyo, Pengajar di prodi manajemen perhotelan dan pariwisata, International University Liaison Indonesia (IULI), Kampus BSD Tangerang Selatan.
Email: sulistyo.ary26@gmail.com

Download PDF

Siang itu ditahun diakhir tahun 2015, saya menemui salah satu teman di Suku Dinas Pariwisata Jakarta Pusat, beliau membicarakan tentang kemungkinan bahwa kalau Jakarta Pusat memiliki potensi cagar budaya berupa bangunan-bangunan bersejarah yang perlu dilestarikan, sejalan dengan prinsip dalam UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya. Ombrolan semakin lama menjadi semakin membuat saya tertarik untuk terlibat dalam menulis sejarah Jakarta Pusat, terlepas dari konteks sejarah Jakarta. Di bawah teriknya panas matahari saya keluar dari Kantor Walikota Jakarta Pusat kembali merenung dan memikirkan betapa banyaknnya bangunan cagar budaya di Jakarta Pusat yang bisa diperingkatkan menjadi cagar budaya peringkat nasional (baca pemeringkatan Cagar Budaya dalam UU No. 11/2010).

Menyusuri Kota Jakarta Pusat (nieuw Batavia) merupakan lanjutan dari Kotatua Jakarta (oude Batavia) yang terletak di Pelabuhan Sunda Kelapa. Hanya saja sebagian besar bangunan-bangunan dibangun pada abad ke 19-20 M. Kini bangunan-bangunan tersebut sebagian besar menjadi kantor-kantor pemerintahan seperti Istana Negara, Kantor Bappenas, dan lain sebagainnya.

Perkembangan (Kota Administratif) Jakarta Pusat sesungguhnya tidak terpisahkan dari pertumbuhan Kota Jakarta secara keseluruhan. Hal ini diawali dengan terbentuknya Kota Batavia oleh J.P. Coen (1619) sampai kepada Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang dinyatakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia yang baru berlokasi di (Balaikota Praja) di Jalan Medan Merdeka Selatan dengan Walikota Bapak Soewirjo (23 September 1945-November 1947). Dikarenakan situasi keamanan ibukota (Batavia saat itu) dimasa Perang Revolusi 1946-1949, ibukota Republik Indonesia dihijrahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda secara resmi, mulailah era baru bagi Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta seperti ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Januari 1950 sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (Serikat). Di dalam perkembangan tersebut, kepindahan pusat pemerintahan Batavia yang berada di wilayah Kotatua, Jakarta Utara pindah ke selatan ke kawasan yang dikenal sebagai Weltevreden (1830an) menjadi penentu pentingnya kawasan Weltevreden (Batavia Centrum) sebagai pusat pemerintahan Jakarta hingga perkembangan kota masa kini.

Perkembangan Kota Jakarta menjadi sangat penting sebagai kota yang bercitra internasional dan pusat kekuatan non-blok (non-block movement) umpamanya; penyelenggaraan acara-acara politik dan olahraga/budaya yang bertaraf internasional. Dari segi penyediaan sarana fisik telah dibangun atas pengarahan Presiden Soekarno sendiri berbagai bangunan gedung dan prasarana/sarana yang dikenal sebagai proyek-proyek mercusuar.  Jakarta bertumbuh kembang dengan berbagai pembangunan lebih lanjut hampir di semua bidang pada era orde baru (1965-1998) dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Apa yang dibangun pada era tersebut dimasa kini dapat dinilai sebagai Cagar Budaya.

Sejarah Kota Jakarta Pusat

Secara resmi Kota Batavia didirikan pada tahun 1619 oleh Jan Pieterzoon Coen (Gubernur Jendral VOC pertama di Batavia) dengan memberi nama kota tersebut Batavia. Nama tersebut diambil dari nama suku bangsa Batafi (atau Batafus) yang hidup di bagian Utara negeri Belanda yang terkenal akan kepahlawanannya dalam menentang kekuasaan Kaisar Romawi di antara tahun 50 SM sampai 50 M.

Kota Batavia berawal dari sebuah benteng kecil bernama Mauritus yang dibangun di muara Sungai Ciliwung yang kemudian dikembangkan menjadi Kasteel (istana) Batavia sebagai inti kota dan yang dalam 50 tahun berikutnya dikembangkan menjadi sebuah kota sesungguhnya yang dirancang berdasarkan pola grid (petak-petak) sesuai pola perancangan kota di jaman itu yaitu Jaman Renaisans Eropa (Abad 15-18 M). Seluruh Kota Batavia dikelilingi tembok sebagai benteng pertahanan. Pada akhirnya Kota Batavia berkembang menjadi pemukiman dengan memiliki istilah kawasan ‘Kota Di Dalam Tembok’ (Binnen Muur) dan kawasan ‘Kota Di Luar Tembok’ (Buiten Muur) dengan bentangan alam luar kota yang sangat luas dan masih berupa hutan, tanah rawa, dan kantong-kantong pemukiman masyarakat pribumi yang sudah membudidayakan bentangan alam yang subur itu sebagai persawahan dan perkebunan yang disebut sebagai ‘Tanah-tanah Luar Kota’ (Omme Landen).

Dalam perkembangan Kota Batavia selanjutnya dalam kurun waktu antara setengah sampai satu abad, wilayah ‘Omme Landen’ mulai diincar untuk dikuasai VOC dengan cara paksa serta menggunakan kekuasaan militer. VOC dengan membangun benteng-benteng penjagaan yang mengelilingi Kota Batavia di sepanjang sungai-sungai yang mengalir di sekitar Kota Batavia.

Setelah penguasaan paksa tersebut maka tanah-tanah omme landen di perjualbelikan oleh VOC diantara para pejabat tinggi mereka sendiri atau dapat wariskan ke ahli warisnya, bahkan menghadiahkan ke pejabat tinggi yang berjasa. Dua diantara benteng-benteng yang berada di ommelanden itu adalah Benteng Noordwijk dan Benteng Rijswijk. Dua benteng kecil yang kekuatan penjagaannya di masing-masing benteng hanya 5 serdadu. Kedua benteng tersebut bersebrangan dan berlokasi di tepi Sungai Ciliwung yang dalam keadaan sekarang mencakup kompleks istana kepresidenan sampai ke Pasar Baru. Wilayah penjagaan kedua benteng ini meliputi kawasan yang kemudian dikenal sebagai kawasan Weltevreden dengan awal pusatnya sekitar di Pejambon dan meluas menjadi Weltevreden-Batavia Centrum (Pusat Batavia).

Kawasan yang sekarang meliputi kawasan Pejambon, Gambir, Lapangan Banteng, dan Medan Merdeka, Kwitang, Pasar Senen, Pasar Baru, sampai ke aliran kali di sepanjang Jalan Gunung Sahari. Perkembangan Weltevreden berawal di tahun 1680 ketika Gubernur Jenderal Rijklof van Goens mendonasi sebidang tanah yang masih berupa tanah hutan dan rawa seluas 5 km2 dekat Benteng Rijswijk, kepada anggota Dewan VOC, yaitu D.C. Pays. Tanah itu diberi nama Weltevreden yang berarti rasa kepuasan dan menyenangkan. Untuk menghargai donasi tersebut, sejak itu tanah yang bermula hanya beberapa kilometer persegi, berkembang menjadi komoditi ekonomi. Tanah tersebut juga telah berpindah-tangan berkali-kali diantara beberapa gubernur jenderal, atau pembesar VOC lainnya, atau para pewarisnya yang merubah alam liar di abad 17 M menjadi kawasan para elit VOC dengan pembangunan rumah-rumah mewah serta pekarangan yang luas dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kota lainnya di abad 18 M. Pembangunan berlanjut menjadi pusat militer dan pemerintahan di abad 19 M; serta menjadikannya Kota Batavia sebagai kota kolonial yang modern di abad 20 M.

Transformasi Kota Batavia dari kejayaan kota dagang rempah-rempah dan hasil tanaman keras di abad 17 dan 18 M yang berpusat di kotatua di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, bergeser ke Kota Batavia-Weltevreden yang menjadi kejayaan Kota Batavia sebagai kota dagang yang modern dan kota pemerintahan yang indah. Penggeresan ini khususnya dimulai dimasa ketika Gubernur Jenderal Daendels dimasa jabatannya antara 1808-1811, berprakarsa memindahkan pusat pemerintahan Hindia-Belanda tersebut dari Batavia di wilayah Pantai Utara ke Weltevreden dengan Lapangan Banteng sebagai lapangan utamannya untuk pawai (Parade Plaats) dan bercengkerama. Pada lokasi ini pula istana baru (Gedung Putih Weltevreden) dirancang akan dibangun (Gedung Maramis Kementerian Keuangan sekarang).

Lebih dari itu, Jakarta Pusat sebagai ibukota Negara NKRI memiliki banyak bangunan gedung dan situs yang bernilai sangat penting bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia serta banyak karya-karya putra bangsa dalam memberi wajah Kota Jakarta masa kini yang perlu dilindungi dan dihargai sebagai situs dan bangunan cagar budaya. Di bawah ini dapat dilihat peta skematik yang menggambarkan Batavia di abad 17-18 M serta pertumbuhannya di abad 20 (1935) ketika wilayah Batavia Centrum menjadi pusat pemerintahan Hindia-Belanda.

(gambar dan peta)

Gambar kiri: Kota Batavia tahun 1805 dan wilayah ommelanden dengan benteng-benteng luarnya Noordwijk dan Rijswijk.
Gambar kanan: Kota Batavia tahun 1935 setelah diperluas dengan perkembangan Kota Weltevreden yang sekarang menjadi wilayah inti Jakarta Pusat .

Gambar kiri: Istana merdeka pada abad ke 19 akhir dimana masih digunakan sebagai rumah tinggal Gubernur Jenderal Hindia-Belanda van der Parra
Gambar kanan: Suasana Pasar Seni di daerah Weltrevreden pada akhir abad ke 19

Dengan selesainya Koningsplein (Gambir) pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah selatan. Tanggal 1 April 1905 di Ibukota Batavia dibentuk dua kotapraja atau gemeente, yakni Gemeente Batavia dan Meester Cornelis. Tahun 1920, Belanda membangun kota taman Menteng, dan wilayah ini menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Pada tahun 1935, Batavia dan Meester Cornelis (Jatinegara) telah terintegrasi menjadi sebuah wilayah Jakarta Raya.

Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. Provincie West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Jawa yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926, dan diundangkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara) 1926 No. 326, 1928 No. 27 jo No. 28, 1928 No. 438, dan 1932 No. 507. Batavia menjadi salah satu keresidenan dalam Provincie West Java disamping Banten, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon.

Pada awalnya merupakan Sekolah Hakim Tinggi pertama di Batavia. Setelah Indonesia merdeka dipakai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga 1964. Hingga sekarang dipakai oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan

(foto tahun 1970an)
Rechts Hogeschool oleh Ir. J.F. van Hoytema bergaya arsitektur art-deco (tahun 1924)-sekarang Departemen Pertahanan dan keamanan

Jakarta pada masa Jepang hingga tahun 1970

Pendudukan oleh tentara Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949. Sebelum tahun 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter tentara. Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Sukarno. Pada tahun 1961, status Jakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno.

Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari dua kali. Berbagai kantung permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulo Mas, Tebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perum Perumnas.

Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Mesjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Pada masa ini pula Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan Merdeka-Senen-Salemba-Jatinegara. Pusat permukiman besar pertama yang dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah (oleh PT Pembangunan Jaya) pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan.

Laju perkembangan penduduk ini pernah coba ditekan oleh gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai “kota tertutup” bagi pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai. Sebagian besar bangunan-bangunan tersebut terawat dengan baik tinggal untuk kembangkan menjadi objek wisata sejarah dan budaya selain sebagai kantor-kantor.

Foto tahun 1970an
Gemeente Batavia bergaya arsitektur Neo Klasik Eropa dan Betawi/Tuscan abad 19, kini Gedung Balai Kota DKI Jakarta

Lain halnya, Kota Bandung memiliki cerita tersendiri sebagai kota wisata (tourism city). Pada awal tahun 1920-an, Bandung dikenal dengan wisata alam, dan wisata budaya, ketika para bangsawan Belanda yang tinggal di Jakarta (Société Concordia) pergi berlibur ke Bandung. Kemudian evolusi urban tourism yang dimulai sekitar tahun 1980-an; Bandung lebih di kenal sebagai kota pariwisata (khususnya wisata belanja), yang ditandai dengan munculnya Mall pertama, yaitu BIP (Bandung Indah Plaza), distro dan factory outlet. Bandung berubah menjadi tempat wisata kuliner dan wisata malam pada tahun 2000 hingga 2010. Perkembangan aktivitas-aktivitas modern, seperti: pub, kafe, nightlife, dan arena bermain seperti Disneyland juga turut mewarnai perkembangan kepariwisataan di Kota Bandung (Wardhani, 2012: 372). Demikian hal nya Kota Jakarta Pusat, sebagai ibukota sekaligus bisa menjadi kota wisata (city tourism). Bangunan cagar budaya di Kota Jakarta Pusat dapat menarik untuk dikunjungi baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Semoga

Istana Merdeka tahun 1970an

Istana Merdeka Sekarang

Alamat: Jl. Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir
Nama Lama: Koningsplein Paleis
Pemilik: Sekretariat Negara
Tahun dibangun: 1873-1870
Arsitek: AP Smits (Kontraktor Prima Prossacra)
Gaya arsitektur: Klasik

Keterangan:

Didirikan untuk melengkapi Rijswijk Paleis /Istana Negara pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal James Lindon (1872-1875) dan diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Jendral John Willem Van Landsbergedith dan selesai tahun 1879 dan dipergunakan sebagai Istana Gubernur Jendral Hindia-Belanda. Pada jaman Jepang (1942-1945) dijaidikan tempat kediaman resmi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Jepang. Setelah proklamasi Kemerdekaan, gedung istana tersebut baru dijadikan istana keprsidenan ditahun 1949 dan menjadi tempat kediaman resmi keluarga Presiden Sukarno Sejak 1965. Di masa Orde Baru sampai sekarang istana tersebut hanya untuk menjadi penyelenggaraan acara kenegaraan dan bukan sebagai rumah kediaman lagi.Gedung istana ini ditambah dengan Audientie Zaal (Ruang Audiensi) dengan gaya tradionalisme Eropa , yang dibangun di tahun 1920 dengan perancangnya arsitek Ir. Snuyf. Audiensi Zaal ini menyambung ke Istana Negara (Rijswijk Paleis) yang didirikan pada tahun 1796. Di komplek istana sekarang ada bangunan tambahan lainnya terurai di kolom kiri.

Sumber: (Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta dan Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2003)

DAFTAR PUSTAKA

Blackburn, Susan, 2011. Jakarta: Sejarah 400 Tahun. Jakarta: Komunitas Bambu
Djulianto Susantio (2017). “Pendirian Jakarta dan Pangeran Jayakarta”, dalam www.hurahura.wordpress.com , 1 Maret 2010. Diakses 22 September 2017.
Dinas Tata Bangunan dan Pemugaran Pemerintah DKI Jakarta (1990), Jejak Jakarta Pra 1945. Pemda DKI Jakarta
Donald, S.,H., dan J.G. Gammack (2007). Tourism and Branded City: Film and Identity on the Pasific Rim. Hamsphire: Ashgate Publishing
Castles, Lance (2007). Profil Etnik Jakarta. Masup Jakarta.
Dinas Museum Dan Pemugaran Pemerintah Dki Jakarta (2000) Laporan Penelitian Sejarah Bangunan Tua Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya Wilayah Jakarta Pusat; Pemda Dki Jakarta
Haris, Tawalinuddin. 2007. Kota dan Masyarakat Jakarta dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial
(Abad XVI – XVIII). Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Heuken, Adolf. 2000. Historical Sites of Jakarta. Jakarta: Cipta Loka Caraka.
Kamil, M. Ridwan. 2006. “Strategi Revitalisasi Kawasan Urban dalam Konteks
Ekonomi Global di Kota-kota Besar di Asia”, dalam Makalah Seminar Revitalisasi: Arti Baru bagi Masa Lalu di Jurusan Arsitektur – FTSP Universitas Gunadarma.
Kawaratzis, M., G. Warnaby., dan G.J. Ashworth, (2015). Rethinking Place Branding: Comprehensive Brand Development for City and Regions.  London: Springer.
Kolb, B. M., (2006). Tourism Marketing for Cities and Town. Oxford: Elsevier
Kolumnis dan Wartawan Kompas. 2012. Kota Tua Punya Cerita: Historia Jakarta. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Kompas Edisi 10 Juni 2006. “Old Town Revitalization Becomes a Priority for Provincial Government of DKI Jakarta”. Jakarta
Oud Batavia Platen Album (1919). Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen;; G. Kolff & Co.; Batavia – Weltevreden– Leiden.
Suryodiningrat, Meidyatama (2007). “Jakarta: A city we learn to love but never to like”. Dalam The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 February 2008
Titik Pudjiastuti, (2007). Perang, dagang, persahabatan: surat-surat Sultan Banten, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Thee Liang Gie (1958). Sejarah Pemerintahan Kota Djakarta, Jakarta: Kotapraja Djakarta Raja
Wardhani, A.D. (2012). “Evolusi Aktual Aktivitas Urban Tourism di Kota Bandung dan Dampaknya Terhadap Pembentukan Tempat-Tempat Rekreasi,” dalam Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol 8 (4): 371—382, Desember 2012. Biro Penerbit Undip, Semarang.
Wibisono, Bambang Hari. 2006. “Pendekatan Teoritis dan Konseptual Revitalisasi Kawasan dan Bangunan”, dalam Makalah Seminar Revitalisasi: Arti Baru bagi Masa Lalu di Jurusan Arsitektur – FTSP Universitas Gunadarma.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya. Keputusan gubernur ini telah menetapkan 216 bangunan sebagai Benda Cagar Budaya (termasuk bangunan di dalam Kawasan Kotatua).